A. Banger dan Probolinggo

Letak Probolinggo (Kota dan Kabupaten) dalam Peta Provinsi Jawa Timur

Pada zaman pemerintahan Prabu Radjasanagara (Sri Nata Hayam Wuruk) Raja Majapahit yang ke IV (1350-1389), Probolinggo yang dikenal dengan nama “Banger”, nama sungai yang mengalir ditengah daerah Banger ini. Banger merupakan pendukuhan kecil di bawah pemerintahan Akuwu di Sukodono. Nama Banger dikenal dari buku Negarakertagama yang ditulis oleh pujangga Kerajaan Majapahit yang terkenal, yaitu Prapanca.

Sejalan dengan perkembangan politik kenegaraan / kekuasaan di jaman Kerajaan Majapahit, pemerintahan di Banger juga mengalami perubahan – perubahan / perkembangan jaman. Semula merupakan pedukuhan kecil di muara kali Banger, kemudian berkembang menjadi Pakuwon yang dipimpin oleh seorang Akuwu, di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.
Pada saat Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan berkuasa, Banger yang merupakan perbatasan antara Majapahit dan Blambangan, dikuasai pula oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang di kenal dengan “Perang Paregreg”.

Peta Kabupaten Probolinggo

Peta Kota Probolinggo

Pada masa Pemerintahan VOC, setelah kompeni dapat meredakan Mataram, dalam perjanjian yang di paksakan kepada Sunan Pakubuwono II di Mataram, seluruh daerah di sebelah timur Pasuruan (termasuk Banger) diserahkan kepada VOC tahun 1743. Untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun 1746 VOC mengangkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati Pertama di Banger, dengan gelar Tumenggung. Kabupatennya terletak di Desa Kebonsari Kulon. Kyai Djojolelono adalah putera Kyai Boen Djolodrijo (Kiem Boen) – Patih Pasuruan – Patihnya Bupati Pasuruan Tumenggung Wironagoro (Untung Suropati). Kompeni (VOC) terkenal dengan politik adu dombanya. Kyai Djojolelono dipengaruhi, diadu untuk menangkap / membunuh Panembahan Semeru, Patih Tengger, keturunan Untung Suropati yang turut memusuhi kompeni.

Panembahan Semeru akhirnya terbunuh oleh Kyai Djojolelono. Setelah menyadari kekhilafannya terpengaruh oleh politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono menyesali tindakannya. Kyai Djojolelono mewarisi darah ayahnya dalam menentang / melawan kompeni. Sebagai tanda sikap permusuhannya tersebut, Kyai Djojolelono kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger pada tahun 1768, terus mengembara / lelono.

Sebagai pengganti Kyai Djojolelono, kompeni mengangkat Raden Tumenggung Djojonegoro, putera Raden Temunggung Tjondronegoro, Bupati Surabaya ke -10 sebagai Bupati Banger kedua. Rumah Kabupatennya dipindahkan ke Benteng Lama. Kompeni tetap kompeni, bukan kompeni kalau tidak adu domba.

Karena politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono yang tetap memusuhi kompeni ditangkap oleh Tumenggung Djojonegoro. Setelah wafat, Kyai Djojelono di makamkan di pesarean “Sentono”, yang oleh masyarakat dianggap sebagai makam keramat. Dibawah pimpinan Temenggung Djojonegoro, daerah Banger tampak makin makmur, penduduk tambah banyak. Beliau juga mendirikan Masjid Jami’ (tahun 1770). Karena sangat disenangi masyarakat, beliau mendapat sebutan ”Kanjeng Djimat”. Pada tahun 1770 nama Banger oleh Tumenggung Djojonegoro (Kanjeng Djimat) di ubah menjadi “Probolinggo” (Probo: sinar, linggo: badan, tugu, gada, tongkat (mungkin yang dimaksud adalah meteor / bintang jatuh). Setelah wafat Kanjeng Djimat dimakamkan di pesarean belakang Masjid Jami’.

B. PROBOLINGGO MENJADI TANAH PARTIKELIR

Herman William Daendels

Pada masa pemerintahan / kekuasaan Gubernur Jenderal Meester Herman William Daendels, yang terkenal dengan pemerintahan tangan besinya, mengadakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan. Juga banyak menjual tanah negara kepada bangsa asing. Tanah Probolinggo (termasuk Kraksaan dan Lumajang) dijual kepada Mayor Cina Han Kek Koo ( Han Tik Hoo, Han Tik Ko, Han Tek Kok). Han Kek Koo kemudian menjadi Bupati Probolinggo ke-5 yang bergelar “Babah Tumenggung”. Pusat pemerintahan (Kabupaten) dipindahkan di sebelah Selatan Alun-alun, seperti keadaan sekarang ini.

C. GEMENTEE ( KOTA ) PROBOLINGGO

Pada masa pemerintahan Raden Adipati Ario Nitinegoro, Bupati Probolinggo ke-17, Pemerintahan Hindia Belanda membentuk “Gementee Probolinggo” (Kota Probolinggo) pada tanggal 1 Juli 1918 (berdasarkan Stbl 322-1918). Tanggal 1 Juli 1918 kemudian dijadikan sebagai hari jadinya Pemerintahan Kota Probolinggo.

Bersamaan dengan HUT Bhayangkara, tanggal 1 Juli oleh Pemerintah Kotamadya Probolinggo telah beberapa kali diperingati sebagai hari jadi / HUT Pemerintah Kota Probolinggo. Tahun 1926 Gementee diubah menjadi Stads Gementee berdasarkan Stbl 365 Tahun 1926. Gementee Probolinggo selanjutnya menjadi Kota Probolinggo berdasarkan Ordonansi pembentukan kota (Stbl. 1928 No. 500). Sejak tahun 1918 Gementee Probolinggo dipegang/dijabat oleh seorang Asisten Residen (di bawah keresidenan Pasuruan). Baru pada 1928 diangkat seorang Burgemeester (Walikota) sebagai Kepala Daerah yang berkuasa penuh. Pada tahun 1929 Probolinggo pernah menjadi ibukota Karesidenan Probolinggo.

Ferdinand Edmond Meyer

Burgemeester (Walikota) Probolinggo pertama ialah Tn. Meyer.Tahun 1935 pangkat Burgemeester untuk Stadsgementee Probolinggo dihapus dan sebagai pejabat diangkat Asisten Residen yang berkedudukan di Probolinggo (1935-1942) yaitu LA. de Graaf dan diganti oleh L.Noe.

D. PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DI AWAL INDONESIA MERDEKA

Pemerintah penjajah / Hindia Belanda setelah kekuasaannya di Indonesia diganti oleh pemerintah / penjajah Jepang dan kemudian Indonesia menjadi Negara Merdeka, berambisi kembali untuk tetap menguasai / menjajah Indonesia. Tanggal 21 Juli 1947 Kota Probolinggo diduduki oleh tentara kolonial Belanda. Diangkatlah seorang Asisten Residen Bayangan dan sebagian Bergemeester diangkat ex. Walikota RI. Pada masa Pemerintahan Raden Soejoed Alip, Bupati Probolinggo ke-21, Kabupaten Probolinggo pada pertengahan bulan Pebruari 1984 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Kabupaten Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo (berdasarkan Staatsblad No. 201). Gementee Probolinggo dihapus dan disatukan dengan Kabupaten Probolinggo (berdasarkan Staatsblad 1948 No. 306).

Walikota Gatot

Pemerintah Kota (Kotapraja) Probolinggo dibentuk kembali pada tanggal 20 Maret 1950 dengan mengangkat R. Gatot sebagai Walikota Kotapraja Probolinggo. Berdasarkan UU No.17 Tahun 1950, tanggal 15 Juli 1950 sesuai dengan UU No. 22 / 1948 mempunyai hak mengurus rumah tangganya sendiri (Otonom) termasuk mempunyai lembaga legislatif (DPRD). Perkembangan Pemerintahan Kota Probolinggo selanjutnya, sesuai dengan UU / Peraturan yang berlaku, yaitu antara lain :

  • Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang No. 22 tahun1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  • Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

E. TANGGAL 4 SEPTEMBER 1395 SEBAGAI HARI JADI KOTA PROBOLINGGO

1. Pokok-pokok Pikiran / Hal-hal yang Menjadi Dasar / Melatarbelakangi
a. Berdirinya / pembentukan Gemente (Kota Probolinggo) pada tanggal 1 Juli 1918 yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Pemerintah Kota Probolinggo dan telah diperingati oleh Pemerintah dan masyarakat Kota Probolinggo pada kira-kira tahun ’60-80’an merupakan produk / bentukan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.
b. Himbauan Pemerintah Kotapraja Probolinggo yang disampaikan oleh Walikota dalam sidang pleno DPRD Kotapraja Probolinggo dan usul inisiatif DPRD Kotapraja untuk mencari dan menetapkan hari jadi kota Probolinggo yang tidak berbau kolonial Belanda dan yang lebih nasionalis, mempunyai nilai heroik (kepahlawanan) serta digali dari sejarah bangsa sendiri yang berkepribadian.

2. Penetapan Tanggal 4 September 1359 Sebagai Hari Jadi Kota Probolinggo

a. Perjalanan Keliling (Inspeksi) Prabu Hayam Wuruk
Perjalanan keliling Prabu Hayam Wuruk ini dicatat dan ditulis oleh Pujangga Kerajaan yang terkenal yaitu Prapanca. Perjalanan keliling daerah kita baca dalam pupuh 17/4 bahwa Prabu Hayam Wuruk setelah berakhir musim dingin (maksudnya ialah musim hujan) sering mengadakan perjalanan keliling untuk mengunjungi daerah yang dekat-dekat seperti: Jalagiri, Blitar, Polaman, Daha dan sebagainya. Yang dikunjungi ialah desa Perdikan Jalagiri yang terletak tidak jauh dari sebelah Timur Majapahit, serta Wewe Pikatan di Candi Lima, dengan jalan kaki saja. Jika tidak kesitu, maka beliau suka berkunjung ke Palah untuk berziarah ke Candi Siwa. Perjalanan itu lalu diteruskan ke Blitar , Jimur Silaahrit, Polaman, Daha, Janggalah.

Selanjutnya Prapanca mencatat perjalanan keliling Prabu Hayam Wuruk diiringi oleh segenap pembesar pemerintah pusat pada tahun Saka 1275 (Masehi) ke Panjang; tahun saka 1276 (Masehi 1357) ke Pantai Selatan, menerobos hutan terus ke Lodaya, Teto dan Sideman; Tahun Saka 1281 (Masehi 1359) pada bulan Badra (Agustus-September) ke Lumajang. Mengenai perjalanan ini, Prapanca memberikan uraian yang panjang lebar, sehingga kita dapat mengetahui desa-desa dan daerah-daerah mana yang dikunjungi dalam perjalanan itu. Ternyata perhatian Prabu Hayam Wuruk besar sekali terhadap desa-desa dan bangunan suci. Juga kita ketahui pula betapa Prabu Hayam Wuruk disambut oleh para penghuni desa dan asrama yang didatanginya.

Perjalanan keliling itu dimaksudkan untuk menyaksikan sendiri keadaan kehidupan rakyat kecil di desa-desa di wilayah Majapahit, sekaligus juga menyaksikan pelaksanaan amanat beliau sendiri dan petunjuk para petugas pemerintah pusat. Demikianlah beliau tidak puas dengan laporan saja. Beliau ingin menyaksikan keadaan rakyat di desa-desa yang sulit dikunjungi orang sekalipun.

Dalam pupuh 80/4 dinyatakan dengan tegas maksud perjalanan keliling daerah yang dilakukan oleh Sri Nata Hayam Wuruk. Maksudnya ialah supaya musnah semua durjana di muka wilayah kerajaan Majapahit yang diperintah Sri Nata. Itulah sebabnya maka semua desa ditelusuri, dikunjungi, diteliti sampai desa-desa yang letaknya di tepi pantai laut sekalipun.
Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca sebenarnya bernama Decawarnana, yang terutama menceritakan waktu Sang Prabu mengunjungi daerah-daerah dan pedesaan-pedesaan. Sri Nata sangat menaruh perhatian terhadap kehidupan di pedesaan. Perjalanan keliling dimaksudkan agar Sang Prabu dapat melihat sendiri bagaimana kehidupan”wong cilik” di desa-desa sekaligus apakah perintah-perintah yang ia telah berikan dalam pengarahan sudah dikerjakan oleh pejabat-pejabat eselon bawahan. Selain daerah-daerah dan desa-desa yang mendapat perhatian dari sang prabu, juga ia berziarah ke bangunan suci dan kalau terdapat kerusakan-kerusakan pada bangunan tersebut, segera diperintahkan untuk memperbaiki.

b. R. Ng Yosodipura, Pujangga Surakarta Hadiningrat, menuliskan :
Prabu Hayam Wuruk sajroning andong lelono anjajah praja ing tanggap warsa 1359, tahun candra nalungsure in jurang terpis, tumekeng perenging wuki Temenggungan tumuju ing argo Tengger ing Mada Karipura. Tumurun ing tepising wonodrikang banger ambeting warih, Sang Prabu manages ing ngarsanging Dewa, denyo nerusake lampah marang Sukodono ing wuwus nyuwun nuggroho supoyo tansah pinanjungan ing Hyang Widi bisa tansah kaleksanaan ing sediyo. Kang dadi ubayane ing wuri utusan pawongan ing Wono Banger babat Wono Gung mrih saranan ing rejaning projo ing wuri. Kasigek caritaning lampah, Sang Prabu sank Pungguwo cantang balung kinen angungak ing projo sadeng sawusnyo prang pupuh. Dening Sang Prabu wus kinaryo penggalihan in sumangso kelempahan kang katur babat wono gung arso pinaringan aprasanti dadio tungguling projo anyar aselisih akuwu kadipaten Sukodono Lumajang, Prasetianing sang noto ing tepising wonodri katiti ing mongso wanchi purnomo angglewang (lingsir), respati arinipun. Sang noto Rejosonenoro andon lelono ing brang wetan tumekeng manguni Blambangan lan saindenging brang wetan.
Artinya:
Prabu Hayam Wuruk selama berkelana keliling negara pada tahun 1359, tahun candra nalungsure ing jurang terpis (1359) tiba di lereng gunung Tumenggungan dan menuju ke gunung Tengger di Madakaripura. Menurun di tepi atau batas hutan yang sungainya berbau busuk. Sang Prabu memohon kepada Dewa, dapatnya meneruskan perjalanan ke Sukodono. Dalam kata-katanya memohon anugerah agar selalu dalam lindungan Hyang Widi, agar dapat terlaksana dalam kenyataan. Yang menjadi upaya / kehendak pada kemudian beliau menyuruh Punggawa di Wana Bangera agar membuka hutan yang lebat supaya menjadi daerah yang makmur di kemudian hari.

Tersebutlah jalannya cerita, Sang Prabu beserta pasukan tentaranya disuruh meninjau daerah Sadeng sesudah Perang Pupuh. Oleh Sang Prabu sudah direncanakan pada waktu melewati hutan lebat yang baru dibuka berkenan menganugerahi jabatan agar menjadi pimpinan / pemuka daerah yang baru bergelar Akuwu dalam Kadipaten Sukodono Lumajang. Janji Sang Nata di tepi hutan tercatat pada bulan Purnama condong, hari Kamis, Sang Nata Rejosonegoro berkelana di daerah Timur sampai menjumpai Blambangan dan pelosok daerah timur. Perintah Prabu Hayam Wuruk untuk membuka hutan Banger (babat alas Banger) tersebut diperhitungkan dan ditetapkan pada tanggal 4 September 1359.

c. Baremi, Banger, Borang
Prapanca dalam bukunya Negara Kertagama dengan jelas menyebut nama-nama desa (daerah): “Borang, Banger, Bermi”. Nama-nama desa-desa tersebut dituliskan pada Pupuh XXI/1 dan XXXIV/4. Desa Baremi merupakan pendukuhan di Kelurahan Sukabumi Kota Probolinggo. Borang, sekarang bernama Kelurahan Wiroborang sebagai paduan antara Wirojayan dan Borang. Desa Banger yang terletak di antara Bremi dan Borang, sekarang merupakan pusat Kota Probolinggo. Sedangkan nama Banger sekarang masih dipakai untuk menyebutkan nama sungai yang mengalir di tengah Kota Probolinggo. Sungai dengan aliran kecil, merupakan saluran pembuangan dan berbau busuk. Tetapi kira-kira sekitar tahun 1900, sungai ini masih lebar, airnya jernih. Banyak perahu dagang dari Madura dapat masuk berlabuh di pusat perdagangan, di jalan Siaman. Dahulu tempat ini merupakan sebuah teluk, yang disebut “Tambak Pasir”. Kira-kira tahun 1928 sebagian dari sungai ini ditimbun (diurug) dijadikan jalan yang sebagian menjadi Jalan Siaman dan Jalan KH. Abdul Aziz. Ada sementara orang berpendapat bahwa nama Banger ini diberikan / untuk memberi nama sungai yang airnya berbau banger / amis karena bau darah Minak Jinggo yang dipenggal kepalanya oleh Raden Damarwulan.

Jika yang dimaksud Minak Jinggo Damarwulan ialah Bre Wirabumi dengan Raden Gajah yang peperangannya terjadi pada tahun 1401-1406 (Perang Paregreg), maka anggapan tersebut tidak benar. Perang Paregreg terjadi pada tahun 1401-1406, sedangkan Prapanca menyebut nama Banger dalam buku Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 dan nama Banger sudah ada pada tahun 1359 Masehi. Jika bau banger itu disebabkan oleh bau darah dan mayat-mayat yang terjadi akibat peperangan antara Majapahit dengan Lumajang pada ”Pemberontakan Nambi, Aria Wiraaja” pada tahun 1316 Masehi, ini masuk akal, karena terjadinya sebelum perjalanan keliling ke Lumajang.

F. TANGGAL 1 JULI 1918 DAN 4 SEPTEMBER 1359

Tanggal 1 Juli 1918 sebagai hari jadi Pemerintah Kota Probolinggo, karena pada tanggal 1 Juli 1918 Pemerintah kolonial Belanda membentuk Gemeeente (Kota) Probolinggo, di bawah Kabupaten Probolinggo.

Tanggal 4 September 1359 sebagai hari jadi Kota Probolinggo, karena pada tanggal 4 September 1359, Prabu Hayam Wuruk memerintahkan untuk membuka (babat) alas Banger untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Pemerintahan di Banger semula berada di bawah Akuwu di Sukodono, kemudian menjadi Pakuwon, Kadipaten, Kabupaten dan Kota Probolinggo.

Tanggal 1 Juli 1918: Hari jadi Pemerintahan Gemeeente/ Kota Probolinggo, mulai adanya Pemerintah Kota. Tanggal 4 September 1359: Hari jadi Kota Probolinggo terbentuk, adanya wilayah/ daerah Kota Banger, cikal bakal Probolinggo.

Banger akhirnya menjadi Kabupaten Probolinggo dengan Probolinggo ASRI-nya dan Kota Probolinggo dengan Probolinggo BESTARI-nya.

Kantor Bupati Probolinggo

Sebagai Bupati Probolinggo yang pertama ialah Kyai Djojolelono dan yang saat ini (2008-2013) ialah pasangan Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si, dan Salim Qurays, S.Ag.

Kantor Walikota Probolinggo

Sebagai Walikota Probolinggo yang pertama ialah Tn. Meyer dan yang saat ini (2009-2014) ialah pasangan H.M Buchori, SH, M.Si dan Drs. H Bandyk Soetrisno, M.Si.