APA ITU E-GOVERNMENT?

-Government yang juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B), Government-to-Government (G2G) dan Government-to-Employees (G2E). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. (diambil dari id.wikipedia.org, sebagaimana dikutip pada situs e-pemerintah.com)

Penjelasan dari e-government (dan juga e-governance) cukup beragam dan luas bahasannya. E-Governance dapat saja diartikan secara mudah sebagai ‘kemudahan bagi seseorang untuk berinteraksi dengan website resmi suatu Pemerintah Pusat/Daerah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan segala hal yang berkaitan dengan daerah tersebut lewat jaringan internet daripada sekedar mengirim suatu surat elektronik (e-mail) pada administrator website resmi Pemerintah Pusat/Daerah tersebut’. Selain itu definisi e-government dapat pula diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan pemberdayaan pelayanan-pelayanan publik suatu Pemerintah Pusat/Daerah demi peningkatan layanan pada investor, rekanan bisnis, pegawai (negeri sipil) dan utamanya pada masyarakat luas.

Secara spesifik, contoh dari penerapan e-government adalah sebagai berikut:

v  penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), utamanya internet, untuk menuju ke pemerintahan yang lebih baik.

v  penggunaan TIK dalam pelaksanaan operasional keseharian Pemerintah

v  Optimalisasi yang berkelanjutan pada pelayanan publik, tingkat partisipasi publik pada proses politik melalui proses transformasi hubungan internal dan eksternal melalui teknologi, media Internet dan media bentuk baru.

Empat Tipe Relasi e-Government

Sebagaimana aplikasi e-Commerce yang kerap diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tipe B2B (Business-to-Business) dan B2C (Business-to-Customer), di dalam konsep e-Government, sebagaimana dijelaskan di atas, dikenal empat jenis klasifikasi, yaitu: G2C, G2B, G2G, dan G2E. Adapun penjelasan sebagai berikut (sebagaimana dikutip dari http://blogeko.com):

Sumber: GSA Federal Technology Service

Government to Citizens (G2C)

Tipe G2C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:

  • Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke Komdak dan antre untuk memperoleh pelayanan;
  • Kantor Imigrasi bekerja sama dengan Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan sejumlah bank-bank swasta membangun jaringan teknologi informasi sehingga para turis lokal yang ingin melanglang buana dapat membayar fiskal melalui mesin-mesin ATM sehingga tidak perlu harus meluangkan waktu lebih awal dan antre di bandara udara;
  • Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai;
  • Bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dan berniat untuk mencari pekerjaan di luar negeri (menjadi Tenaga Kerja Indonesia), maka yang bersangkutan dapat dengan mudah mendaftarkan diri dari Warnet (Warung Internet) terdekat ke Departemen Tenaga Kerja secara gratis); dan lain sebagainya.

Government to Business (G2B)

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G2B ini adalah sebagai berikut:

  • Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;
  • Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi TOR (Term of Reference), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;
  • Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintahan (misalnya untuk back-office dan administrasi) dapat dilakukan secara efisien jika konsep semacam e-procurement diterapkan (menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan para supplier-nya);
  • Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait; dan lain sebagainya.

Government to Governments (G2G)

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain:

  • Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air;
  • Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya;
  • Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk mendeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara (cegah dan tangkal);
  • Sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional; dan lain sebagainya.

Government to Employees (G2E)

Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini antara lain:

  • Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan;
  • Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan yang merupakan hak dari pegawai pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak-hak individualnya;
  • Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya;
  • Aplikasi yang dapat membantu karyawan pemerintah dalam membantu untuk melakukan perencanaan terhadap aspek finansial keluarganya termasuk di dalamnya masalah tabungan dan dana pensiun; dan lain sebagainya.

Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi e-Government yang dikembangkan oleh sebuah negara. Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara, yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan negara itu sendiri.

PeGi (PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT INDONESIA), KILASAN SINGKATNYA

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi) merupakan kegiatan yang diadakan oleh Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENTERIAN KOMINFO) yang melibatkan instansi-instansi Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan PeGi ini merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) oleh lembaga Pemerintah secara nasional. PeGi diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, KEMENTERIAN KOMINFO bekerjasama dengan berbagai kalangan baik dari unsur komunitas TIK, perguruan tinggi maupun instansi pemerintah terkait.

PeGI

Sumber: Direktorat e-Government Dirjen Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo RI

Pada pelaksanaannya, PeGi mempunyai tiga tujuan utama sebagai berikut:

  • Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah.

PeGi dirancang untuk dapat menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di seluruh wilayah Indonesia, sehingga diharapkan lingkungan pemerintah di Indonesia baik di tingkat propinsi, kabupaten/kota maupun departemen dan lembaga non departemen dapat mengembangkan dan memanfaatkan TIK secara lebih terarah.

  • Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif.

PeGi diharapkan meningkatkan motivasi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan TIK dalam melayani masyarakat, pelaku bisnis  an lembaga pemerintah.

  • Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Dengan mengingat PeGi akan melibatkan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, maka diharapkan hasilnya dapat menggambarkan status pengembangan TIK secara nasional. Dengan demikian, kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan seluruh peserta (instansi) yang nantinya sangat berguna untuk pengembangan TIK di masa yang akan datang.

Lima Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

Dalam pelaksanaan PeGi, telah ditentukan lima dimensi yang akan dikaji. Kelima dimensi tersebut adalah kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Masing-masing dimensi tersebut memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

1. Kebijakan

Dimensi kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen-dokumen resmi yang mempunyai tujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK yang terdiri antara lain :

  • Visi dan Misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis atau bentuk dokumen resmi lainnya;
  • Strategi Pemanfaatan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, atau bentuk dokumen resmi lainnya;
  • Standar atau panduan-panduan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum maupun pemanfaatan TIK secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu;
  • Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan dari program-program pengembangan dan pemanfaatan TIK;
  • Kebijakan Anggaran yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan TIK sehingga aspek anggaran tidak terus menjadi kendala dari tahun ke tahun.

Kelembagaan

Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan indikator antara lain:

  • Keberadaan organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi Chief Information Officer (CIO), dukunga teknis dan fungsi-fungsi lain dengan baik;
  • Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);
  • Adanya kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian;
  • Adanya dasar hukum sehingga memperkuat kedudukan daripada lembaga untuk menjalankan TUPOKSI dengan baik.

Infrastruktur

Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari antara lain:

  • Piranti keras komputer (hardware) dan piranti lunak (software);
  • Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Internet);
  • Service delivery channel atau saluran layangan informasi baik melalui web, telepon, SMS atau saluran-saluran lain;
  • Fasilitas pendukung seperti antara lain AC, UPS, genset serta sarana pengamanan lainnya.

Aplikasi

Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria antara lain:

  • Dapat bekerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada (ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia dan lain-lain);
  • Berfungsi mendukung proses kerja yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal;
  • Membawa dampak positif bagi efisiensi dan efektifitas kualitas layanan;
  • Mampu mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah

Aplikasi-aplikasi tersebut haruslah mendukung fungsi-fungsi dasar umum sistem kepemerintahan yang terdiri dari antara lain:

  1. Pelayanan yang meliputi aplikasi kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan kepemerintahan, dan lain-lain.
  2. Administrasi dan manajemen yang meliputi aplikasi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan dan lain-lain.
  3. Legalisasi yang meliputi aplikasi sistem administrasi dewan, sistem pemilu daerah, katalog hukum, peraturan dan perundangan, dan lain-lain.
  4. Keuangan yang meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain.
  5. Kepegawaian yang meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain.

Perencanaan

Dimensi perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan dengan indikator antara lain:

  • Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata;
  • Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang terdiri dari antara lain: tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang;
  • Pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan.

Metodologi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

Dalam pelaksanaan PeGi, tahpan-tahapan yang dilakukan dapat dijelaskan melalui diagram air berikut :

Diagram Alir PeGI

Sumber: Direktorat e-Government Dirjen Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo RI

Penjelasan tahapan dari diagram alir di atas adalah sesuai urutan sebagai berikut:

  1. Calon peserta akan dijelaskan mengenai proses pelaksanaan PeGI dari awal sampai akhir berikut penjelasan mengenai semua kebutuhan informasi yang akan mendukung proses penilaian. Dengan demikian calon peserta akan mendapatkan informasi tentang tatacara pemeringkatan, dimensi dan indikator-indikator yang akan dievaluasi serta cara pengisian kuesioner.
  2. Peserta mengisi kuesioner dan melengkapi dengan informasi pendukung. Setelah peserta mengerti dan memahami tata-cara pemeringkatan, peserta dipersilahkan mengisi kuesioner dan melengkapinya dengan berbagai informasi pendukung yang diperlukan.
  3. Setelah kuesioner terisi semua dan dilengkapi dengan informasi pendukung, asesor akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan keabsahan hasil jawaban dari tiap-tiap peserta.
  4. Bila diperlukan, asesor dapat melakukan klarifikasi/pemeriksaan melalui telepon, e-mail atau dengan melihat ke lokasi.
  5. Asesor melakukan asesmen dan memberikan rating per peserta. Rating yang diberikan meliputi rating per dimensi tiap-tiap peserta dan secara rata-rata keseluruhan peserta.
  6. Dari hasil kompilasi di tingkat nasional selanjutnya dilakukan normalisasi.
  7. Penentuan hasil akhir pemeringkatan akan ditentukan melalui sidang asesor.
  8. Hasil pemeringkatan yang telah ditetapkan akan dipublikasikan melalui berbagai media, situs web dan juga seminar-seminar agar hasilnya bisa diketahui oleh masyarakat umum.

Adapun pemberian rating pada para peserta dilakukan per dimensi dan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

4 = sangat baik

3 = baik

2 = kurang

1 = sangat kurang

Pelaksanaan e-Government di Kota Probolinggo

Kota Probolinggo, sebagai salah satu Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur yang sangat mendukung penerapan TIK dalam proses pembangunan dan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, telah mengaplikasikan berbagai aplikasi e-Government di Kota Bayuangga ini. Hal ini tentunya sebagai tindaklanjut dari kebijakan Pemerintah Kota Probolingo dalam mewujudkan clean and Good Governance.

Pelaksanaan aplikasi e-Government di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, dengan pusat layanan yang berada di BAPPEDA Kota Probolinggo, di Bidang Data dan Litbang. Selain itu, terdapat pula beberapa layanan yang diaplikasikan di SKPD lain, utamanya di Bagian Humas dan Protokol dengan Radio Suara Kota Probolinggo yang berada di dalamnya. Adapun penjelasan tentang pelaksanaan e-Government di Kota Probolinggo dilihat dari dimensi-dimensi dalam PeGi adalah sebagai berikut:

A. DIMENSI KEBIJAKAN

Visi Kota Probolinggo yaitu “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO MELALUI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGGURAN BERBASIS INVESTASI PRODUKTIF DAN BERKESINAMBUNGAN” yang selanjutnya dijabarkan dalam misi Kota Probolinggo telah dijabarkan dengan jelas dan didokumentasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo 2010-2014. Hal ini menjadi penting dikarenakan Visi dan Misi suatu daerah harus dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya agar Visi dan Misi ini dapat dipertanggungjawabkan serta jelas kedudukan hukumnya. Pelaksanaan arah kebijakan Kepala Daerah, program dan kegiatan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo itu sendiri mengacu pada Visi dan Misi, sehingga keberadaannya harus ditetapkan dengan jelas.

Sedangkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam bidang pemanfaatan TIK dan aplikasi pelaksanaan TIK di masyarakat sebagai bentuk aplikasi e-government sebagai berikut:

  • Peraturan Walikota Probolinggo No. 40 tahun 2009 tentang Sistem Informasi Layanan Data Keluarga Miskin Online Kota Probolinggo,
  • Surat Keputusan Walikota Probolinggo No. 188.45/172/KEP/425.012/2009 tentang Tim Pengelola Kampung Cyber Kel. Sumber Taman,
  • Surat Keputusan Walikota Probolinggo No. 188.45/307/KEP/425.012/2009 tentang Tim Pengelola Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi,
  • Surat Keputusan Walikota Probolinggo No. 188.45/308/KEP/425.012/2009 tentang Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi,
  • Surat Keputusan Walikota Probolinggo No. 188.45/309/KEP/425.012/2009 tentang Penetapan Nama e-Mail SKPD dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo,
  • Surat Keputusan Walikota Probolinggo No. 188.45/162/KEP/425.012/2010 tentang Tim Pengelola Kampung Cyber Kel. Sumber Taman,
  • Surat Keputusan Kepala BAPPEDA 188/01.1.1/KEP/425.201/2010 tentang Tim Operasional Jaringan LAN dan Website tahun 2010.

B. DIMENSI KELEMBAGAAN

Pelaksanaan aplikasi e-Government di Kota Probolinggo dipusatkan di BAPPEDA Kota Probolinggo (Bidang Data dan Litbang) dan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Hal ini telah jelas tercantum dalam:

  1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 5 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo,
  2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo,
  3. Peraturan Walikota Probolinggo No. 21 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Probolinggo, dan
  4. Peraturan Walikota Probolinggo No. 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo.

BAPPEDA Kota Probolinggo

Bagian Humas dan Protokol

Penjelasan singkat dari dasar hukum di atas adalah bahwa pengaplikasian TIK (TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI) di Kota Probolinggo dibagi pada 2 SKPD, yaitu sisi TEKNOLOGI difungsikan pada BAPPEDA (bidang Data dan Penelitian Pengembangan), sedangkan sisi INFORMASI KOMUNIKASI difungsikan pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Dengan demikian, dimensi kelembagaan tentang pelaksanaan TIK dan e-Government telah di-cover dengan jelas melalui dasar hukum keberadaan kedua lembaga di atas.

C. DIMENSI INFRASTRUKTUR

Di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, seluruh SKPD (38 SKPD) telah terkoneksi dengan jaringan internet (via BAPPEDA atau berlangganan melalui Internet Service Provider tersendiri) dan intranet dengan pusat server di BAPPEDA melalui LAN/WAN Kota. Dan untuk tingkat kelurahan, yang sudah terkoneksi dengan jaringan intranet BAPPEDA sebanyak 5 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Mayangan.

Sedangkan tentang “server delivery channel” (saluran layanan informasi) yang ada di Kota Probolinggo terdiri dari :

  1. 3 (tiga) jalur koneksi internet, yaitu: 2 (dua) milik IM2-Indosat dengan kecepatan masing-masing 512 kbps dan 1 (satu) LAN Speedy-Telkom sebesar 2 Mbps,
  2. 1 (satu) PC server dengan 3 gateway. PC untuk masing-masing client yang difasilitasi oleh BAPPEDA sebanyak 38 PC di 38 SKPD dan 5 PC di 5 kelurahan di wilayah kecamatan Mayangan.
  3. HP dan modem sebagai piranti SMS Gateway
  4. Website. Website Pemerintah Kota Probolinggo: www.probolinggokota.go.id. Website Radio Suara Kota Probolinggo: www.suarakotaprobolinggo.com
  5. Radio Suara Kota Probolinggo 101, 7 FM
  6. Jejaring Sosial. Fans Page Pemerintah Kota Probolinggo di facebook

D. DIMENSI APLIKASI

Terdapat beragam aplikasi e-Government yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, yang kesemuanya ditujukan untuk mempercepat perubahan menyeluruh ke arah Good Governance dan Good Urban Management dan dalam kerangka implementasi  Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Adapun aplikasi-aplikasi e-Government yang ada di Kota Probolinggo (sebagian besar dapat diakses dari situs Pemerintah Kota Probolinggo) adalah sebagai berikut:

1.    Website Resmi Pemerintah Kota Probolinggo

http://www.probolinggokota.go.id/

Tampilan ‘Home’ situs Pemerintah Kota Probolinggo

2.    Sistem Informasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan

http://gakin.probolinggokota.go.id/

Halaman Awal Situs Sistem Informasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat

3.    Sistem Informasi Musrenbang

http://musrenbang.probolinggokota.go.id/

Halaman depan Sistem Informasi Musrenbang

4.    SP2K2 (Sistem Perencanaan Pembangunan Kota Kita) – Web Based SMS Center:

http://sp2k2.probolinggokota.go.id/

Halaman depan Situs SP2K2

5.    Sumber Taman Kampung Cyber

http://sumbertaman.kampungcyber-probolinggo.net/

Halaman depan situs Kampung Cyber Sumber Taman Indah

6.    Citarum Kampung Cyber

http://citarum.kampungcyber-probolinggo.net/

Halaman depan situs Kampung Cyber Sumber Taman Indah

7.    Mail Server Intranet

http://server-pemkot:3000/

Screenshot Web Mail Pemkot Probolinggo

8.    Bank Data Server Intranet

http://server-pemkot:4000/

Screenshot Bank Data Server

9.    Web Mail Layanan Pengaduan Masyarakat

http://www.probolinggokota.go.id/webapps/webmail/src/login.php

Screenshot Web Mail Layanan Pengaduan Masyarakat

10.  SMS Center Layanan Pengaduan Masyarakat.

Screenshot SMS Gateway

11.  Chating Online Pengaduan Masyarakat (via Yahoo Messenger).

12.  Program ‘Laporo Rek’ di Radio Suara Kota Probolinggo.

13.  Pengaduan masyarakat via media social networking terpopuler saat ini, Facebook

Fans Page Pemerintah Kota Probolinggo di Facebook

E. DIMENSI PERENCANAAN

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo melakukan penataan kelembagaan yang disehingga Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) tentang e-government yang semula berada pada Kantor Informasi dan Komunikasi (yang telah dilebur dengan Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum sehingga menjadi Bagian Humas dan Protokol) dilimpahkan ke 2 (dua) SKPD yaitu BAPPEDA (fungsi Teknologi) dan Bagian Humas dan Protokol (fungsi informasi dan komunikasi).

Dengan demikian, baru pada tahun 2010 direncanakan pembuatan master plan (blueprint / cetak biru) pengembangan e-government Kota Probolinggo. Dan juga berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi, kedepan direncanakan akan dibentuk kembali kelembagaan yang khusus mengelola TIK (Teknologi Infomasi dan Komunikasi) sekaligus pelaksana e-Government secara mandiri dan terpusat dalam bentuk kantor atau dinas.