Apakah Teknologi Informasi bisa mencegah Korupsi yang berkuasa Über Alles???


(Ini obrolan lek-lek-an ala Lesehan Warung Koboy Jalan Kaliurang, Yogyakarta)

Ada banyak pertanyaan ke saya, mungkin karena profesi saya sebagai ekspatriat dengan spesialis standard software SAP, yang kira-2 bunyinya begini: „Apakah penggunaaan Standard Software SAP itu bisa dipakai untuk menekan korupsi di Indonesia?“

Pertanyaan menggelitik yang pasti didasari sebuah latar belakang gelisah kenapa kok korupsi ndak bisa dihilangkan di Indonesia. Hanya pertanyaan tersebut perlu sedikit “dikoreksi”, yang lebih akurat adalah apakah Teknologi Informasi (TI, bukan cuma SAP) bisa mencegah korupsi?

Kira-kira seperti inilah jawaban saya atas pertanyaan diatas. Secara singkat saya mau katakan bahwa TI pada level tertentu mampu mencegah korupsi tapi tidak mampu menghilangkan dampak korupsi sepenuhnya bahkan bisa jadi TI malah bisa mempermudah korupsi.
Kenapa?

Ada 2 hal penting yang harus dipahami untuk memberantas korupsi:
Satu: Pendekatan Sistem
Dua: Pendekatan Kultur

TI itu adalah bentuk pencegahan korupsi dengan pendekatan sistem tapi pendekatan sistem mengandung kelemahan. Saya ibaratkan jika sebuah Kapal Tanker, TI adalah mesin Kapal Tangkernya. Jika mesinnya ampuh maka kapal akan melajut cepat menuju tujuan.

Hanya apakah tujuan yang dicapai itu benar? Ini butuh Navigasi dan Kemudi! Navigasi dan Kemudi bisa mengarahkan pada tujuan benar jika mereka yang paling menentukan bertanggung jawab di bagian navigasi dan kemudi adalah orang yang punya integritas. Ini adalah masalah kultur. Ini tidak bisa lagi diatasi dengan pendekatan sistem…

Lalu pertanyaan anda, korupsi seperti apa yang bisa diselesaikan dengan pendekatan sistem dan korupsi seperti apa yang tidak bisa diatasi dengan pendekatan sistem? Jawabnya marilah kita bedah anatomi perilaku korupsi sebagai berikut…

Anatomi Korupsi

Perlu kita pahami korupsi itu pada hakekatnya ada 3 tingkatan stadium kerusakan. Saya determinasikan dari stadium yang paling rendah ke yang paling tinggi:
(1) Korupsi Level Jalanan yang angkanya uang receh
(2) Korupsi Level Eksekusi yang angkanya milyaran
(3) Korupsi Level Kebijakan yang angkanya trilyunan

 

Korupsi Level Jalanan

Untuk lebih mudah memahami, kita bisa lihat contoh sederhana: jika Polantas nyemprit anda lalu dia minta damai, tawar-menawar harga pas lalu anda boleh tancap gas, maka ini korupsi level jalanan.

Jika anda ngurus KTP, Passport, SIM, atau mungkin untuk perijinan tanah harus dipaksa nyogok dan jika tidak nyogok dipersulit maka ini juga masuk korupsi level jalanan! Ini korupsi uang receh. Ini jelas menganggu dan menyaikit anda karena ini langsung berhubungan dengan keseharian anda tapi sekali lagi ini cuma level korupsi uang receh!

 

Korupsi Level Eksekusi

Jika panitia anggaran di DPR atau Pemerintah melakukan kolusi untuk dapat proyek seperti yang terjadi di Kementriannya si Muhaimin Iskandar, atau Mark Up seperti yang terjadi di Kementriaannya si Kumis Andi Malarangeng maka ini adalah katagori korupsi di level eksekusi sebuah kebijakan. Contoh lain seperti Anggoro/Anggodo yang nyogok para Jenderal Polri sehingga punya rekening “babi gendut” maka ini juga masuk katagori korupsi level eksekusi kebijakan.

Pada korupsi stadium ini, UU atau Kebijakannya itu sudah benar tapi si pemegang kekuasaan yang mengeksekusi kebijakan lah yang korup. Korupsi level ini levelnya di angka milyaran. Karakter penting yang harus dipahami dalam korupsi level ini pasti ada mafia di lembaga tersebut yang sengaja dipelihara. Jadi jangan kaget kita juga sering dengar sinyalemen Mafia Pengadilan, Mafia Pajak dan Mafia-Mafia lainnya.

Sebagian besar pejabat di Indonesia dari level Bupati, Gubernur, DPR, Dirjend bahkan terkadang sampai menteri masuk dalam katagori korupsi ini.

 

Korupsi Level Kebijakan

Ini adalah korupsi yang levelnya trilyunan! Korupsi ini sulit dijerat dengan hukum karena terkadang hukumnya memang dibuat untuk melindungi si koruptor. Hukum malah memberi kekuasaan untuk berbuat korup. Ini adalah korupsi yang tersulit. Sulit kita pahami, sulit kita jerat dengan hukum bahkan pejabat hukum yang paling idialis pun tidak bisa menuduh pelakuknya korup karena Undang-2nya justru mengatakan itu tidak korup. Hanya saja korupsi level ini berdampak pada proses pemiskinan rakyat sampai stadium terkronis!

Contoh korupsi:
SBY mengeluarkan kebijakan bahwa Lumpur Lapindo itu adalah bencana alam sehingga Abu Rizal Bakrie terbebas tanggung jawabnya. Beban dari kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab APBN dan masyarakat yang ditimpah musibah. Dari sudut apapun anda TIDAK akan bisa membuktikan bahwa kebijakan SBY itu korup! Tapi dampak kerusakannya dapat dirasakan begitu memilukan, melukai keadilan masyarakat dan parah!

Contoh lain Boediono dan Sri Mulyani dalam Bank Century! Uang 6,7 Trilyun digelontorkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawabkan sama sekali. Tanpa mereka secara transparan bisa menunjukkan kemana uang tersebut mengalir kecuali cuma slogan-slogan kekhawatiran pasar atas dampak sistemik jika Bank Century bangkrut. Korupsi ini pun sulit dibuktikan tapi jelas 6,7 Trilyun tenggelam di Century tanpa pertanggungjawaban apapun!

Contoh lain Sri Mulyani keluarkan kebijakan SUN (Surat Hutang Negara) dengan bunga 13% yang amat menguntungkan pemilik modal (para Investment Banking) karena menikmati pembayaran bunga berlimpah jika kasih hutang ke Indonesia. (Catatan: pinjaman Bilateral dengan Jepang itu suku bunganya cuma 0,3%, sementara pinjaman IMF yang kita nesu-2 sebagai lintah darat saja cuma 3,5%, sedangkan SUN-nya Sri Mulyani bungannya 13%) Ini adalah salah satu contoh korupsi level kebijakan. Jelas sulit dibuktikan itu korup tapi siapa yang akan bayar suku bunga seperti itu? Anak cucu kitakah nantinya?!

Contoh lain kebijakan-kebijakan pertambangan, perminyakan, dimana UU kita justru menginjikan pihak asing (perusahaan-perusahaan Amerika) menikmati semua SDA kita. Bisa juga korupsi penggudulan hutan yang dilakukan oleh para Gubernur di Kalimantan yang berkolaborasi dengan pengusaha Malaysia.

Ini adalah korupsi yang sulit untuk dipahami bahkan terkadang Undang-Undangnya membolehkan ini semua terjadi! Juga lebih sulit lagi dibuktikan karena si pelakunya terkadang tidak dapat kompensasi uang langsung atau keuntungan finansial secara langsung. Tapi kompensasinya bisa dalam bentuk lain seperti privilege politik atau dukungan kekuasaannya agar semakin mapan. Ini merupakan Korupsi dalam wajah yang amat sempurna: Über Alles! Korupsi yang bisa diatas segala-galanya bahkan mereka yang koruptor itu sangat mungkin merasa diatas kuasa Tuhan.

 

 

Filosofis 80% – 20%

Lantas seberapa besar peran TI mencegah Korupsi ini? Pasti pertanyaan ini yang selalu mengganggu kegelisahan anda.

Agar jawabanya komprehensif maka mari kita pahami Anatomi Korupsi yang telah saya jelaskan diatas.

Jawabnya, jika pada titik Korupsi Level Stadium I (Korupsi Jalanan) maka TI mencegah korupsi dengan tingkat efektifitas mendekati mutlak.
Jika Korupsi Level II (Korupsi Eksekusi) maka TI tingkat efektifitasnya tinggi mencegah korupsi.
Sementara pada Korupsi Level Stadium III, TI hanya berperan sebagai tools untuk memudahkan pembuktian, jika dan hanya jika ada kesadaran tinggi akan pentingnya integritas untuk memberantas korupsi.

Jika anda bertanya lagi berarti TI signifikan dong memberantas Korupsi, paling tidak bisa mencegah korupsi Level Jalanan dan mengurangi korupsi level eksekusi kebijakan? Jawab saya: iya benar cukup efektif, tapi jawaban saya itu masih koma belum titik.

Saya ajak berdiskusi secara gamblang. Hanya juga agar diskusi kita mudah dipahami maka ijikanlah saya adaptasi filosofis 80% – 20%. Filosofis yang biasanya amat lazim dipahami oleh para praktisi dalam TI. Sekali lagi (mohon jangan salah paham) penggunaan saya atas filosofis ini semata-2 hanya untuk mempermudah pemahaman saja. Sebuah ilustrasi yang sering digunakan oleh para praktisi TI.

Kira-kira begini: “Untuk mencapai titik prestasi 80% maka kita cuma butuh pengorbanan 20%, tetapi untuk mencapai titik 20% berikutnya sehingga prestasi kita menjadi 100% justru kita harus mengorbankan seluruh resources kita sampai 80%”. Inilah makna filosofis 80%-20%!

Sekarang filosofis ini saya adaptasikan dalam kasus korupsi Indonesia. Jika pencegahan korupsi secara kuantitas sehingga menurun sampai titik 80% maka TI akan bisa mencapainya. Tetapi untuk menurunkan 20% berikutnya sehingga korupsi kita mendekati titik nol% maka kita butuh metode lain selain TI yang itu akan menguras seluruh energi kita secara total.

Lalu anda akan senyum senang dan bilang paling tidak kan sudah 80% korupsi bisa kita cegah. Boleh saja anda senang, hanya jangan lupa kuantitas 80% korupsi yang bisa dicegah oleh TI itu hanya membuat kerusakkan (secara filosofis) 20% saja bagi bangsa Indonesia. Nah, sisanya korupsi yang 20% lainnya yang berupa korupsi Kebijakan, korupsi Über Alles ini yang justru membuat tingkat kerusakannya jauh lebih parah.

Jadi, jika kita pakai filosofis 80%-20% diatas maka kita bisa katakan bahwa 20% perilaku korupsi yang tidak bisa dicegah dengan TI justru memberi kerusakan sampai 80%!

 

 

TI itu hanya tools untuk mencegah Korupsi

Bagaimana pula caranya agar kita bisa menghilangkan korupsi sehingga bisa mencapai titik NOL%?

Harus kita pahami dan harus kita koreksi kesalahan common sense selama ini. Kita sering berpikir bahwa yang korup itu adalah sektor pelayanan publik seperti PNS, birokrat, aparat hukum, dll. Benar banyak diantara mereka itu sering korup tapi korupsi mereka lebih banyak di level stadium 1 atau 2 menurut anatomi yang saya tulis diatas. Sementara sektor swasta pemilik kapital dan para pemegang kebijakan lah yang paling terlibat dengan korupsi stadium kronis 3!

Dari hasil kajian yang saya ikuti ternyata ada beberapa kelompok penting aktor korupsi. Maaf pembagian ini cuma untuk menyederhanakan model:
A. Aparat Penegak Hukum (Jaksa, Hakim, Polisi dengan karakteristik agak berbeda)
B. Aparat Birokrasi (PNS sipil dan dengan karateristik tertentu polisi juga termasuk disini)
C. Masyarakat umum
D. Pemegang Kebijakan (Presiden dan Menteri pada Pos Strategis) dan Politisi
E. Korporasi Swasta (Konglomerasi, Banking, International Banking and Multinational Corporation)

Silahkan untuk lebih lanjut bisa baca link ini: http://ferizalramli.wordpress.com/2009/01/02/mencoba-membedah-anatomi-korupsi/

Korupsi pada Aktornya Kelompok A dan B (Aparat Hukum dan Aparat Birokrasi) serta masyarkat umum itu bisa dicegah secara efektif dengan pendekatan TI. Dibuat sistem Pengendalian Internal yang benar dan transparan. Dibuat sistem pemasukan/pembayaran hanya dari 1 pintu. Dibuat sistem pengeluaran berdasarkan anggaran. Dibuat sistem audit yang benar dan semuanya didukung oleh sebuah standard TI yang terintegritas maka korupsi di level Aparat Hukum dan Aparat Birokrasi serta merta segera turun. Tapi korupsi yang Aktornya Pemegang Kebijakan dan Korporasi Swasta (Kelompok D dan C) ini tidak bisa diatasi dengan sistem TI!

Saya kasih contoh gampang. Di Jerman misalkan karena kemajuan TI dimana identitas seseorang (KTP-nya) Jerman adalah valid dan terekam dalam database sehingga sulit membuat pemalsuan identitas atau penggunaan identitas yang tidak semestinya. Akibatnya, KTP tersebut pun menjadi acuan dalam sistem perbankan.

Nah, sistem perbankan mereka (karena didesain secara otomatis) akan segera melaporkan ke Finanzamt (kantor keuangan Jerman) jika tiba-2 saja ada uang masuk diluar kebiasaan dan tidak jelas asal-usulnya. Bisa juga sistem TI Bank memberi tahu jika tabungan yang dimiliki nasabah lebih banyak dari penghasilan semestinya. Masyarakat pun “tidak boleh” bertransaksi uang tunai dalam jumlah besar. Hampir semua transaksi harian masyarakat dengan gunakan sistem Bank.

Dari contoh sistem seperti ini akan menyulitkan orang untuk korupsi. Kemana uangnya akan mereka simpan? Bagaimana membelanjakan uang hasil korupsi tersebut jika transaksi uang tunai dalam jumlah relatif besar itu ditolak! Harus dengan bank!

Saya punya contoh unik saat masih sekolah di Universitas Hamburg dan masih kerja Part-Time untuk biayai kuliah saya. Saat itu visa saya mau habis dan harus diperpanjang. Nah, untuk perpanjangan Visa maka di Rekening Bank saya harus bisa tunjukkan ada cukup uang untuk membiayai hidup saya selama 1 tahun. Lalu saya siasati agar para temen saya kirim uang ke rekening saya, jadi ter-print uang di rekening saya mencapai 5.000 Euro untuk saya tunjukkan ke bagian Visa bahwa saya punya uang.

Apa lacur? Yang terjadi malah saya dipanggil oleh Finanzamt serta diinterogasi. Mereka tanya dari mana uang itu? Apakah anda mendapatkan uang dengan cara ilegal? Kenapa penghasilan kerja Part-Time anda yang rata-rata sebulan cuma 600-700 Euro bisa tiba-2 menerima pemasukan 5.000 Euro?

Dari contoh yang saya alami, anda bisa banyangkan, cuma level “sekecil” itu saja, sistem TI perbankan Jerman sudah mampu mencium ketidakberesan. Jadi, tentu saja sistem TI akan efektif mencegah korupsi pada level tertentu.

Jika sistem e-KTP, sistem Perbankan dan sistem Administrasi Pemerintah menggunakan TI secara integrasi maka sudah pasti yang namanya korupsi level Jalanan atau Korupsi level Mark Up proyek akan bisa diatasi dengan cepat! Si pelaku korupsi akan mudah terindentifikasi jika ada perubahan cash flow yang tidak wajar.

Andakata pun, korupsi anda pakai uang tunai lalu anda lolos dari endusan sistem perbankan, toh uang tunai anda pun sulit dibelanjakan. Dikarenakan orang ndak mau menerima uang tunai anda dalam transaksi. Jika anda ingin masukkan uang tunai dalam jumlah besar ke Bank maka anda pun dipaksa membuat laporan dari mana anda dapat uang tersebut! Jadi, masak anda mau korup sementara uang anda cuma anda jadikan bantal seumur hidup anda dan anak cucu anda selama 7 turunan?

 

Integritas lah adalah spirit untuk melawan korupsi!

Pada titik mana TI tidak mampu memberantas korupsi? Pada titik korupsi Level Pembuat Kebijakan yang berkolaborasi dengan Korporasi Swasta! Sistem TI tidak akan mampu memberantas korupsi pada level pembuat kebijakan, bahkan kerumitan sistem TI yang sulit dipahami masyarakat justru malah dinding perlindungan yang baik atas perilaku korupsinya. Para pemegang kebijakan akan buat UU atas nama kerahasian negara atau slogan-slogan menakutkan lainnya yang membuat perilaku kejahatan mereka tersimpan rapih. Hanya key users saja yang tahu tentang data rahasia tersebut dan 1 atau 2 orang key users tersebut akan mudah diamankan!

Dengan sistem TI ini pula mereka (para Koruptor Level Stadium Kronis) bisa memindahkan uang kejahatanya dengan mudah dari Bank di Jakarta ke Bank di sebuah pulau di tengah lautan Pasifik atau Atlantik tanpa membawanya secara phisik! Jadi, pada titik ini TI menjadi tumpul untuk mencegah kejahatan…

Jadi, siapakah yang bertanggungjawab mencegah korupsi di level Pemegang Kebijakan ini? Kultur masyarakat yang memiliki integritas sehingga punya pemimpin berintegritas adalah solusinya. Klasik memang solusinya, kita semua juga tahu tapi inilah sejatinya solusi kita.

Bangsa yang memiliki kultur berintegritas sehingga berhasil memenangkan korupsi pastilah bangsa yang menjadi pemenang! Jadi, selama kita tidak berhasil membangun kultur yang mengutamakan integritas sebagai panglimanya maka selama itu juga kita kalah dengan korupsi dan selama itu juga kita jadi bangsa kalah!

Begitu berhasil mengalahkan korupsi maka pasti saat itu juga kita sudah jauh-jauh hari sebelumnya menjadikan budaya yang memiliki integritas adalah budaya keseharian. Saat itu juga, saat kita berhasil memenangkan korupsi maka kita secara otomatis tanpa kita sadari telah diakui oleh bangsa lain sebagai bangsa pemenang.

Lalu jika pertanyaan anda berlanjut bagaimana membangun budaya penuh integritas di masyarakat kita sehingga juga menghasilkan pemimpin berintegritas yang bisa membebaskan diri dari perilaku korupsi kebijakan, maka jawabannya saya mohon ijin untuk merenung dulu di Tepian Lembah Sungai Isar biar dapat wangsit…

Di Musim Sömmer, 03 September 2011
Di Tepian Lembah Sungai Isar,

Ferizal Ramli

 

diambil dari:

http://ferizalramli.wordpress.com/2011/09/03/apakah-teknologi-informasi-bisa-mencegah-korupsi-yang-berkuasa-uber-alles/#comment-702