DISIPLIN PNS (Punishment dan Reward berdasarkan PP. No 53 Thn 2010)


“1,5 bulan bolos, PECAT!!!”

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab (http://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dsb). Jadi, bila disimpulkan secara umum, disiplin merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada sesuatu peraturan yang telah dibuat. Nah, bila dihubungkan dengan tugas dan kewajiban serta larangan untuk abdi negara alias Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, bagaimana nih?

clip_image001

Untuk memahami lebih lanjut akan perihal Disiplin PNS ini, Suara Kota mewawancarai Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Probolinggo, PRIJO DJATMIKO, S.Sos, MM di ruang kerjanya, pada hari Rabu (30/9/2010).

 

Suara Kota (SK) : Pak, bagaimana bentuk disiplin pada PNS?

Prijo Djatmiko (PD) : Dalam memahami bentuk disiplin pada PNS, kita sebagai abdi negara dan masyarakat perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku akan hal ini. Dalam hal Disiplin PNS, kita mempunyai Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selama ini seluruh kewajiban dan larangan bagi PNS mengacu pada koridor-koridor pada PP 30 Tahun 1980 tersebut. Dan pada tahun 2010 ini, peraturan tentang Disiplin PNS disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PP 53 Th. 2010 ini diberlakukan mulai bulan Juni 2010, sehingga segala hal yang berhubungan dengan Disiplin PNS mengacunya ya ke sini. Jadi, bentuk disiplin bagi PNS adalah yang mengacu pada PP 53 Th. 2010 yang berisi 17 kewajiban dan 15 larangan, sebagai penyempurnaan atas 26 kewajiban dan 18 larangan sebagaimana kita pahami dulu dalam PP sebelumnya (PP 30 Tahun 2010).

 

Suara Kota (SK) : Jadi sekarang lebih sedikit ya pak. Berarti tuntutan atas disiplin bagi PNS lebih ringan kalau begitu pak?

Prijo Djatmiko (PD) : Malah tidak. Penyempurnaan atas kewajiban dan larangan bagi PNS bukan berarti malah memperingan tuntutan kedisiplinan, tetapi sebetulnya malah memperjelas dan mempertegas atas dua hal tersebut. Sebagai contohnya dalam PP 53 Th 2010 ini ditambahkan adanya penentuan kewajiban masuk kerja yang lebih tegas dan juga pencapaian target kerja. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari tanggungjawab PNS sebagai civil servant yang qualified dan profesional. Sedangkan larangan bagi PNS juga dipertegas dalam PP yang baru ini dengan adanya larangan mendukung Capres dan Cawapres dan anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) seperti yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ini merupakan bentuk aplikasi terhadap kenetralan PNS di bidang politik.

 

Suara Kota (SK) : Bagaimana maksud kewajiban masuk kerja yang lebih tegas seperti yang tadi Bapak sampaikan?

Prijo Djatmiko (PD) : Masuk kerja, sebagaimana seluruh pekerjaan lainnya, adalah kewajiban utama. Di sini, harus ada aturan yang mengatur tentang batasan kewajiban masuk kerja yang lebih tegas dan juga bentuk punishment bagi yang melanggar. Agar lebih mudah, mari kita ambil satu contoh kasus. Ada kasus tentang pelanggaran disiplin masuk kerja di salah satu kelurahan di kota ini, yang dilakukan oleh salah satu PNS yang bernama BS, yang tidak masuk kerja dalam jangka waktu yang lama. Dalam peraturan yang lama (PP 30 Th. 1980), apabila BS tersebut tidak masuk lebih dari 2 bulan secara berturut-turut, baru dilakukan penghentian gaji. Baru setelah ybs. tidak masuk berturut-turut selama 4 bulan ke depannya (total 6 bulan), baru bisa diproses pemberhentian BS secara tidak hormat dari PNS. Kalau Peraturan yang baru, malah lebih tegas dan jelas lagi. Di sini tidak perlu menunggu hingga 2 bulan, atau bahkan 6 bulan. Cukup ybs tersebut tidak masuk lebih dari 46 hari, dan menghitungnya tidak perlu berturut-turut alias bisa akumulasi, maka si BS tadi bisa diproses untuk hukuman berat. Biar mas lebih jelas silahkan dibaca ini (sambil menyodorkan kertas ringkasan PP 53 Tahun 2010).

(Berikut adalah ringkasan perihal tidak masuk kerja sesuai dengan PP 53 tahun 2010, red)

clip_image002

PERIHAL TIDAK MASUK KERJA, DIPERTEGAS DENGAN DEFINISI TIDAK MASUK KERJA BAIK TERUS MENERUS MAUPUN TIDAK MENERUS, DENGAN RINCIAN SANKSI SEBAGAI BERIKUT :

NO. KATEGORI HUKUMAN LAMA TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH SANKSI MENURUT PP 53 TAHUN 2010
1. Hukuman Disiplin Ringan 5 hari Teguran lisan
6 – 10 hari Teguran tertulis
11 – 15 hari Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang 16 – 20 hari Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
21 – 25 hari Penundaan Kenaikan Pangkat
Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah paling lama 1 tahun
3. Hukuman Disiplin Berat 31 – 35 hari Penurunan pangkat paling lama 3 tahun
36 – 40 hari Pemindahan (mutasi) dalam rangka penurunan jabatan (eselon) setingkat lebih rendah
41 – 45 hari Pembebasan dari jabatan
> 46 hari Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat

Catatan:

Ø Penghitungan hari kerja selama hitungan masa tidak masuk kerja adalah secara kumulatif dan berkelanjutan (Januari s/d Desember dalam satu tahun) dengan penghitungan dikonversi 1 hari kerja = 7,5 jam

Ø PNS mempunyai hak untuk tidak masuk kerja paling lama 4 hari dalam 1 tahun

Ø Yang dimaksud tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah adalah alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh akal sehat.

 

Suara Kota (SK) : Maksud penghitungan dikonversi yang ada jam nya itu bisa berarti meninggalkan pekerjaan tanpa ada keterangan dan lalu masuk lagi itu juga masuk hitungan ya pak?

Prijo Djatmiko (PD) : Ya. Bila seseorang PNS masuk kerja, dan hanya ikut apel pagi, lalu seterusnya meninggalkan pekerjaan tanpa ada keterangan atau perintah dinas, dan kembali lagi hanya untuk ikut apel sore bisa dimasukkan dalam kategori ini. Jam selama ketidakhadirannya tanpa keterangan itu bisa diperhitungkan dan diakumulasi dengan pertimbangan bahwa penghitungan jam kerja adalah selama 7,5 jam. Jadi bila dia “menghilang” selama 4 jam misalnya per hari, dan dilakukan selama 2 hari saja, dia sudah dapat dikategorikan tidak masuk kerja tanpa keterangan selama hari.

 

Suara Kota (SK) : Berarti aturan bagi PNS sekarang lebih ketat dan tegas ya pak?

Prijo Djatmiko (PD) : Betul sekali. Tapi perlu dipahami disini bahwa aturan yang dibuat ini bukan untuk menakut-nakuti PNS agar disiplin, karena sesungguhnya aturan ini dibuat sebagai panduan tentang pemberian reward dan punishment pada PNS. Kalau kita bekerja dengan baik dan benar sesuai aturan, kita tidak perlu takut dengan peraturan disiplin karena punishment itu hanya diberikan pada PNS yang bekerja tidak sesuai dengan aturan. Pada intinya semua peraturan disiplin itu sama, yaitu untuk membuat kita lebih baik, jadi tidak perlu ditakuti, malah harus dipahami dan dipedomani. Dan juga jangan dilupakan bahwa setiap PNS pasti dulunya melalui proses diklat yang bernama Diklat Prajabatan. Di sana sudah berulang kali ditegaskan akan disiplin PNS. Nah, mungkin bagi yang sudah lama menjadi PNS perlu me-refresh hal tersebut dengan peraturan ini, disamping juga usaha–usaha peningkatan disiplin PNS yang telah dilakukan, baik oleh Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan juga di tiap masing–masing SKPD.

 

Suara Kota (SK) : Lalu pak, sebagai perbandingan saja, bagaimana dengan kasus pemecatan salah seorang PNS oleh Walikotanya langsung pada saat Sidak setelah Cuti Lebaran di salah satu kota di Jawa Timur baru – baru ini? Bolehkah demikian pak, padahal PNS mestinya baru bisa dipecat apabila sudah lebih dari 1,5 bulan tidak masuk kerja?

Prijo Djatmiko (PD) : Pemberian reward dan punishment berkaitan dengan penegakan disiplin PNS harus didasarkan pada peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini kita mengacu pada PP 53 tahun 2010. Tapi perlu dipahami disini bahwa aturan dari tiap – tiap daerah berbeda – beda. Jadi mungkin ada pertimbangan khusus atau tertentu tentang kebijakan yang diambil oleh Walikota tersebut pada kasus PNS tadi.

 

Suara Kota (SK) : Berkaitan dengan itu pak, bagaimana tentang hasil sidak PNS setelah cuti bersama Lebaran kemarin pak? Di media ramai diberitakan bahwa terdapat 11 PNS Kota Probolinggo yang tidak hadir tanpa keterangan. Lalu tindakan apa yang diberikan di sini pak?

Prijo Djatmiko (PD) : Benar, ada 11 PNS yang tidak dapat hadir dalam Apel Pagi pertama setelah Cuti Hari Raya kemarin itu. Tapi perlu kami informasikan lagi bahwa ke-11 PNS tersebut setelah kami adakan klarifikasi dengan diturunkannya Tim ke lapangan, tidak kesemuanya murni tidak masuk kerja. Rinciannya begini, 4 orang datang terlambat, bahkan ada yang hanya terlambat beberapa menit saja setelah apel dilaksanakan. Jadi keempat orang tersebut tetap masuk kerja pada hari itu, hanya datang terlambat dengan alasan yang masih dapat diterima akal, misalnya satu orang kehabisan bensin. Masih dapat diterima akal disini maksudnya karena alasan yang diberikan sesuai dengan kenyataan bahwa ybs. hanya terlambat ikut apel, dan tidak malah bolos kerja. Sedangkan 2 orang lagi tidak dapat masuk kerja karena masih menjalani proses penahanan secara hukum. Seperti kita ketahui ada 2 PNS di lingkungan Kota Probolinggo yang ditahan aparat hukum berkaitan dengan kasus pidana yang dilakukannya. Lalu, 4 orang lainnya tidak masuk kerja karena mereka dalam proses pengenaan hukuman disiplin dan satu orang sisanya tidak masuk kerja karena diindikasikan adanya kelainan jiwa.

 

Suara Kota (SK) : Berarti tidak ada yang benar-benar bolos kerja ya pak?

Prijo Djatmiko (PD) : Benar sekali. Maka dari itu mari kita bersikap obyektif, kita lihat dulu masalahnya. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan sanksi, kami selalu turun ke lapangan untuk mengetahui dengan rinci dan jelas agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan kenyataan dan aturan yang berlaku. Perlu juga dipahami bahwa kasus yang mencuat itu kasuistik, yang tidak mencerminkan tentang disiplin PNS secara keseluruhan, utamanya PNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

 

Suara Kota (SK) : Lalu yang berkaitan dengan PNS yang sudah melanggar hukum, utamanya perkara pidana atau perdata itu bagaimana proses penjatuhan sanksinya pak?

Prijo Djatmiko (PD) : PNS, pada intinya adalah warga negara RI yang berkedudukan sama dibawah hukum seperti masyarakat lainnya. Jadi, PNS yang terkena kasus hukum tersebut haruslah menjalani proses hukum seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang maupun peraturan lainnya. Dalam hal ini, apabila seorang PNS telah ditangkap atau ditahan sebagai bagian dari proses hukum, maka dilakukan pemberhentian sementara terhadap PNS tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan. Baru setelah menjalani proses hukum sebagai kewajibannya sebagai warga negara, PNS tersebut diproses secara administratif kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

 

Suara Kota (SK) : Bila dilihat selama ini, kasus-kasus apa saja yang sering muncul sebagai bentuk pelanggaran disiplin oleh PNS pak?

Prijo Djatmiko (PD) : Pelanggaran disiplin harus dibedakan dari jenis pelanggarannya, yaitu ringan, sedang dan berat. Pemberian sanksinya pun disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Adapun jenis pelanggaran kategori ringan yang terbanyak adalah tidak mengikuti apel, terkena sidak serta tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas. Lalu kategori pelanggaran disiplin sedang adalah pelanggaran prosedur layanan. Maksudnya disini adalah PNS ybs. melanggar prosedur layanan, baik itu kepada masyarakat atau golongan lainnya. Sebagai contoh adalah menarik biaya KTP diluar ketentuan yang sudah ditetapkan, memperlambat proses pelayanan dan sejenisnya. Sedangkan pelanggaran berat yang diketemukan adalah pelanggaran prosedur administrasi kepegawaian, pelanggaran hukum bidang pidana dan perdata serta juga tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dalam waktu yang lama.

 

Suara Kota (SK) : Untuk pelanggaran berat pak, maksud dari pelanggaran prosedur administrasi kepegawaian itu bagaimana pak?

Prijo Djatmiko (PD) : Begini, pelanggaran prosedur administrasi kepegawaian ini adalah bentuk pelanggaran berat yang sering kali ditemukan dilapangan, utamanya yang berkaitan dengan proses perceraian. Di sini perlu dijelaskan bahwa PNS jika ingin bercerai, harus melewati prosedur yang berlaku. Jadi tidak boleh langsung ke Pengadilan Agama, lalu setelah itu baru melapor ke BKD. Pelanggaran bentuk ini yang dikategorikan berat dan dapat dikenakan sanksi kategori berat, semisal penurunan pangkat dan sebagainya.

 

Suara Kota (SK) : Adapun prosedurnya bagaimana pak?

Prijo Djatmiko (PD) : Jika seorang PNS akan bercerai, dia harus mengajukan cerai dulu kepada atasannya langsung, hingga ke kepala SKPD di lingkungan tempat kerjanya. Dalam proses ini atasan ataupun pejabat yang berwenang wajib memberikan pembinaan terhadap PNS tersebut, agar sekiranya dapat didamaikan sehingga proses cerai tidak perlu dilakukan. Nah, bila dalam pembinaan tersebut proses pendamaian gagal, baru selanjutnya diajukan pengajuan cerai ke Bapak Walikota. Bapak Walikota akan selanjutnya memerintahkan tim untuk menganalisa. Dari hasil LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tim tersebut, baru Bapak Walikota dapat mengeluarkan ijin cerai dan selanjutnya BKD akan mengeluarkan surat ijin cerai bagi PNS tersebut. Barulah bila terbit surat ijin cerai tersebut, PNS ybs. dapat melanjutkan proses cerai di pengadilan agama. Sekali lagi, semua proses ini harus dilaksanakan, dan pelanggaran atas prosedur ini akan dikenai sanksi berat.

 

Suara Kota (SK) : Wah, kok rasanya sulit dan lama ya pak?

Prijo Djatmiko (PD) : Pada dasarnya proses ini bukan untuk mempersulit, namun perlu dipahami disini bahwa proses ini perlu dilakukan agar PNS sedapatnya menghindari kawin cerai. Harus diingat bahwa PNS harus mampu menjadi panutan masyarakat, sehingga tindak tanduk dan perilakunya harus dapat menjadi contoh yang baik.

 

Suara Kota (SK) : Berkaitan dengan panutan dan contoh pak, disiplin PNS kan tidak hanya berhubungan dengan punishment atau sanksi kan pak. Bagaimana dengan sisi reward atau penghargaan bagi PNS yang berprestasi?

Prijo Djatmiko (PD) : Pemberian reward bagi PNS berprestasi / teladan seperti halnya pemberian punishment, diberikan sesuai aturan yang berlaku. Kami (BKD, red) bekerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini pihak perguruan tinggi dalam pengadaan tes akademis dan psikologi. Tes ini kami lakukan pada PNS-PNS yang diusulkan oleh Satker-satker sebagai PNS berprestasi/teladan. Selain itu kami juga teliti hal-hal lainnya tentang PNS-PNS yang diajukan, misalnya dalam track record kepegawaiannya, masa kerja, prestasi dsb. Setelah kami adakan tes akademis dan psikologi tersebut, yang dalam tahun ini kami bekerjasama dengan pihak Psikologi Unmer, hasilnya kami buktikan lagi dengan survey ke satker masing-masing untuk diperiksa kelayakannya. Hal ini kami lakukan untuk mengetahui keseharian dari PNS tersebut, layak atau tidak dijadikan PNS berprestasi / teladan.

 

Suara Kota (SK) : Bentuk reward apa saja yang sudah diberikan pak?

Prijo Djatmiko (PD) : Seperti yang sudah saya paparkan, ada pemberian reward bagi PNS berprestasi dan juga teladan. PNS berprestasi kami adakan 3 bulan sekali dan yang terpilih disana berhak untuk diajukan sebagai PNS teladan yang kami adakan 1 tahun sekali. Pemberian reward PNS berprestasi diberikan bersamaan dengan upacara 17-an oleh Bapak Walikota Probolinggo dan reward PNS teladan bersamaan dengan upacara HUT KORPRI. PNS yang terpilih sebagai PNS teladan dapat juga kami ajukan untuk menerima bantuan beasiswa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui program bantuan tugas belajar.

 

Suara Kota (SK) : Terima kasih banyak atas seluruh penjelasan yang diberikan pak. Sebagai penutup, ada pesan dan harapan Bapak kepada seluruh pihak dalam kaitannya dengan pembinaan PNS?

Prijo Djatmiko (PD) : Dengan adanya PP No. 53 tahun 2010 ini, kita memiliki peraturan baru yang lebih jelas, rinci dan tegas. Maka sangat kami harapkan di sini agar seluruh PNS, utamanya PNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo untuk lebih disiplin dan meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan masyarakat. Peran Kasubag. TU/kepegawaian di masing-masing Satker sangat kami harapkan dalam pembinaan PNS di Satker tersebut, karena masalah disiplin PNS semestinya bukan tanggungjawab satu Satker saja, tetapi tanggungjawab kita bersama. Dan sebagai tindak lanjut dari itu, dalam waktu dekat ini, yaitu awal Oktober 2010, akan kami adakan sosialisasi PP No. 53 tahun 2010 kepada semua Satker, utamanya kepada kasubag. TU / kepegawaian, untuk diaplikasikan dan diinformasikan kepada seluruh pegawai di Satkernya.

Dan sekali lagi kami mengingatkan tentang jam kerja PNS, bahwa segala bentuk pelanggaran disiplin, baik itu berupa keterlambatan masuk kerja, meninggalkan pekerjaan tanpa keterangan dsb dapat diakumulasikan sebagai ketidakhadiran dalam bekerja. Ini bentuk remunerasi dalam bidang disiplin kepegawaian, jadi bukan hanya gaji yang dapat diajukan remunerasinya, disiplin juga pastinya.

Dan pesan saya khususnya kepada seluruh CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, untuk bekerja dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu saya sebutkan di sini tentang keberadaan CPNS sesuai dengan PP No. 11 tahun 2002 tentang Pengadaan PNS, yaitu pada pasal 18 ayat 1 huruf f yang berbunyi “Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.” Jadi sekali CPNS melakukan pelanggaran sedang saja, apalagi berat, maka ybs. bisa dipastikan out, alias tidak akan diterima sebagai PNS. Ini sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk meningkatkan kinerja dan disiplin serta profesionalisme kita sebagai abdi negara.